Jadi, HKI itu ada dua, hak industri dan hak cipta..

Kalo hak industri itu yang harus didaftarkan, misalnya paten dan merek. Hal ini karena keduanya adalah untuk kepentingan komersil.

Kalo hak cipta seperti musik, lagu, film, puisi, buku, pokoknya karya2 seni itu ga perlu didaftarkan, jadi OTOMATIS sudah timbul. Detik Ayu selesai menciptakan lagu, maka lagu itu sudah jadi milik Ayu (sepanjang lagu itu orisinal ya…). Pendaftaran hanya untuk memperkuat bukti, tetapi tidak melahirkan hak cipta.

Nah, lagu2 daerah yang tidak jelas pemiliknya secara OTOMATIS pula haknya dipegang oleh Pemerintah cq Dephukham tadi. Jadi jika lagu Ayu sudah membudaya di masyarakat selama puluhan tahun dan lagu itu tidak pernah diklaim Ayu sebagai milik Ayu, maka yang memegang jadi pemerintah.

Klaim Malaysia kan katanya mereka sudah mendaftarkan hak cipta atas rasa sayange di negaranya, namun pendaftaran itu tidak melahirkan hak. ANDAI Indonesia bisa membuktikan bahwa lagu tersebut sudah ada di Maluku sebelum Malaysia mendaftarkannya, maka pendaftaran itu batal.

Jadi, yang perlu dilakukan “hanya” mengumpulkan bukti-bukti yang cukup bahwa Indonesia sudah mengenal lagu itu sejak lama. Lalu, pemerintah “tinggal” kirim pengacara ke negeri Jiran untuk memperkarakannya di Pengadilan Malaysia..

Repotnya emang, perkara mau ga mau harus diselesaikan di Malaysia, ga bisa di Indonesia. Masalahnya, mau ga pengadilan (yudikatif) Malaysia membatalkan keputusan pemerintahnya sendiri (eksekutif)?