Australian University Exhibition 2009

Barangkali ada yang butuh nih :

Dear friends,

If you are interested to study in Australia and free registration, please come to AUSTRALIAN UNIVERSITY EXHIBITION 2009 which will be held in:

MALANG
Tuesday, 6 January 2009
13.30 – 18.30
Madjapahit room, Hotel Santika Malang

SURABAYA
Wednesday, 7 January 2009
13.30 – 18.30
Balai Adika, Madjapahit Hotel

MANADO
Friday, 9 January 2009
13.30 – 18.30
Bunaken room, Quality Hotel

JAKARTA
Sunday, 11 January 2009
13.30 – 18.30
Tenun room, Four Seasons Hotel

BANDUNG
Monday, 12 January 2009
13.30 – 18.30
Ballroom, Hyatt Regency Bandung

SEMARANG
Wednesday, 14 January 2009
13.30 – 18.30
Borobudur Hall, Hotel Graha Santika

YOGYAKARTA
Thursday, 15 January 2009
13.30 – 18.30
Yogyakarta Ballroom, Hotel Santika Yogyakarta

MEDAN
Saturday, 17 January 2009
13.30 – 18.30
Jupiter room, Grand Angkasa International Hotel

Don’ t forget to bring your copy certificate and transcript for free registration at the Australian universities you wish. It’s all free of charge. There also will be presentations about study in Australia, student visa, IELTS, and IELTS simulation. For further information, please klik www.idp.com

Best wishes,
Jati

Telekomunikasi Seluler dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (2)

Pasar Seluler dan Perekonomian Global
Apakah terdapat hubungan antara penggunaan telepon seluler terhadap kemajuan perekonomian sebuah negara? Berdasarkan data dari human development report, kita dapat menganalisis bahwa terdapat hubungan antara penetrasi telekomunikasi dengan kemajuan sumber daya manusia.
Negara-negara maju cenderung memiliki penetrasi yang tinggi pada sambungan telepon (telephone mainlines), pelanggan telepon seluler (cellular subscribers) dan pengguna internet (internet user). Sebaliknya, negara berkembang cenderung memiliki penetrasi yang lebih rendah.
Sebagai contoh, berdasarkan data yang dikeluarkan United Nation Development Programme (UNDP), negara berkembang memiliki jumlah sambungan telepon 21 per 1.000 orang (atau 2,1 persen) pada tahun 1990 dan 132 per 1.000 orang (atau 13,2 persen) pada tahun 2005. Bandingkan dengan kategori negara maju (yang sering disebut sebagai Organization for Economic and Co-Operation Development) yang memiliki sambungan telepon 390 per 1.000 orang (atau 39 persen) pada tahun 1990 dan 441 per 1.000 orang (atau 44,1 persen) pada tahun 2005. Demikian pula negara maju yang memiliki pendapatan perkapita tinggi, dimana mereka memiliki sambungan telepon 462 per 1.000 orang (atau 46,2 persen).
Pada tahun 2005, negara berkembang memiliki penetrasi telepon seluler sebesar 229 per 1.000 orang (atau 22,9 persen). Bandingkan dengan negara maju (OECD) yang memiliki penetrasi telepon seluler sebesar 785 per 1.000 orang (atau 78,5 persen). Sedangkan negara OECD berpendapatan tinggi memiliki penetrasi telepon seluler sebesar 828 per 1.000 orang (atau 82,8 persen).
Pada tahun 2005, negara berkembang memiliki penetrasi internet sebesar 86 per 1.000 orang (atau 8,6 persen). Bandingkan dengan negara maju (OECD) dengan penetrasi internet sebesar 445 per 1.000 orang (atau 44,5 persen) dan negara maju berpendapatan tinggi dengan penetrasi internet sebesar 524 per 1.000 orang (atau 52,4 persen).
Apa yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang? Negara berkembang cenderung memiliki kesejahteraan lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Kesejahteraan dapat dilihat pada indicator gross domestic bruto per kapita (GDP per kapita). Negara maju cenderung memiliki GDP per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Berdasarkan data, negara berkembang memiliki GDP per kapita sebesar US $ 5,282 dan negara maju memiliki GDP per kapita sebesar US $ 9,527.
Negara dengan pendapatan tinggi (high income) cenderung memiliki penetrasi lebih tinggi pada sambungan telepon, pengguna telepon selular dan pengguna internet. Sebaliknya, negara dengan pendapatan rendah (low income) cenderung memiliki penetrasi lebih rendah pada sambungan telepon, pengguna telepon selular dan pengguna internet. Hal ini nampak dari perbandingan pada sambungan telepon per 1.000 orang pada tahun 2005, yaitu 500 (pendapatan tinggi), 211 (pendapatan menengah) dan 37 (pendapatan rendah). Sementara itu, perbandingan pengguna selular per 1.000 orang pada tahun 2005 adalah 831 (pendapatan tinggi), 379 (pendapatan menengah) dan 77 (pendapatan rendah). Perbandingan pengguna internet per 1.000 orang pada tahun 2005 adalah 525 (pendapatan tinggi), 115 (pendapatan menengah) dan 45 (pendapatan rendah).

Telekomunikasi Seluler dan Perekonomian Daerah
Berdasarkan analisis diatas, terdapat hubungan antara penetrasi telekomunikasi seluler dengan perekonomian. Semakin tinggi penetrasi telekomunikasi seluler, maka semakin besar peluang aktivitas ekonomi. Penetrasi telekomunikasi seluler yang tinggi akan mempermudah berbagai aktivitas manusia, mulai dari aktivitas pemerintahan, bisnis, organisasi, industri, universitas dan sebagainya.
Sebaliknya, semakin rendah penetrasi telekomunikasi seluler maka akan berpengaruh pada semakin rendahnya aktivitas perekonomian. Sebagai contoh, negara berkembang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju (ditunjukkan dengan nilai GDP per kapita yang kecil).
Bagaimana dengan Indonesia? Apakah perbedaan penetrasi telekomunikasi seluler diberbagai daerah mempengaruhi kemajuan perekonomian ? Tentu saja kita dapat membenarkan pendapat tersebut. Telekomunikasi seluler termasuk infrastruktur yang menunjang aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi.
Lantas, apa yang menarik bagi Indonesia? Kita harus mampu mengadopsi kemajuan dari pengaruh telekomunikasi seluler terhadap kemajuan perekonomian. Semestinya kemajuan telekomunikasi tidak hanya dinikmati kalangan penduduk yang tinggal di pulau Jawa. Kemajuan telekomunikasi harus dinikmati seluruh penduduk di Indonesia. Semakin maju penggunaan telekomunikasi seluler diberbagai daerah, maka akan tercipta pusat-pusat perekonomian di daerah.
Mari kita membangun jaringan telekomunikasi seluler ke berbagai pelosok tanah air. Seringkali saya sendiri ketika berkunjung ke tanah kelahiran sulit mendapat sinyal dari operator. Padahal daerah itu masih termasuk di pulau Jawa. Belum lagi jika berpikir daerah di luar pulau Jawa. Saya membayangkan bahwa seluruh daerah di Indonesia dilengkapi dengan seluruh jaringan telekomunikasi yang mendukung aktivitas masyarakat. Namun kapan mimpi itu akan terwujud? Semoga segera terwujud!

Telekomunikasi Seluler dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (1)

Memasuki abad ke-21, terjadi perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat di Indonesia. Pesatnya perkembangan tersebut terutama didukung oleh perkembangan telekomunikasi seluler di Indonesia. Perkembangan telekomunikasi di Indonesia adalah sebuah transformasi penggunaan teknologi telekomunikasi di kalangan masyarakat.
Perkembangan telekomunikasi seluler tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi komunikasi, perubahan regulasi dan budaya masyarakat. Tentu kita masih ingat ketika pertamakali handphone menjadi konsumsi masyarakat Indonesia pada era tahun 1990an. Saat itu handphone hanya menjadi konsumsi kalangan atas. Untuk memiliki sebuah nomer, terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi, mulai dari surat keterangan penghasilan, kartu keluarga hingga kartu identitas. Mereka rela antri untuk mendapatkan sebuah nomer. Pada saat itu sebuah nomer handphone masih menjadi barang mewah.
Melewati tahun 2000, harga kartu perdana menurun. Namun kisaran harga yang ditawarkan masih mahal untuk kalangan menengah kebawah. Harga yang ditawarkan masih diatas Rp 500.000 untuk mendapatkan sebuah nomer perdana. Pada saat itu masih terdapat beberapa pemain industri telekomunikasi seluler.
Saat ini kita sudah dapat menikmati era bisnis telekomunikasi seluler dengan banyak pemain. Bahkan pemain baru tertarik untuk mencicipi gurihnya bisnis telekomunikasi seluler di Indonesia. Siapa saja pemain industri ini? Sebut saja Indosat, Telkom, Telkomsel, Hutchinson, Bakrie Telekom, Smart Telekom, XL dan Axis.Mereka ikut bersaing dalam pasar GSM dan CDMA.

Internet dan Telepon Selular
Lantas, seberapa besar tingkat penggunaan telekomunikasi di Indonesia ? Bagaimana jika dibandingkan dengan negara tetangga?

Benua Asia sebagai benua dengan jumlah penduduk terbesar justru memiliki jumlah pengguna internet yang kalah banyak dengan di luar Asia. Jumlah penduduk Asia adalah sekitar 3,78 milyar jiwa (56,6 persen). Sisanya sebanyak 2,89 milyar jiwa (43,3 persen) tersebar di luar Asia, seperti Amerika, Eropa, Australia dan Afrika. Namun jumlah pengguna internet di Asia masih berkisar pada angka 578 juta jiwa atau 15,3 persen dari seluruh penduduk Asia. Bandingkan dengan luar Asia yang memiliki pengguna internet sebanyak 885 juta jiwa atau 30,5 persen dari seluruh penduduk diluar Asia. Pengguna internet di Asia hanya menyumbang sekitar 39,5 persen dari pengguna internet di dunia. Namun yang menjadi sebuah catatan positif adalah pertumbuhan pengguna internet yang pesat di Asia, yaitu 406 persen dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Bandingkan dengan pertumbuhan di wilayah selain Asia sebesar 258 persen.
Dari seluruh negara Asia, China menduduki peringkat pertama dalam jumlah pengguna internet, yaitu sebesar 253 juta jiwa. Selanjutnya, Jepang memiliki jumlah pengguna internet sebesar 94 juta jiwa, India sebesar 60 juta jiwa, Korea Selatan sebesar 34,8 juta jiwa dan Indonesia sebesar 25 juta jiwa. Indonesia sejatinya adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Asia. Namun dalam indicator jumlah pengguna internet, Indonesia masih berada di peringkat kelima.
Umumnya, keterkaitan penduduk sebuah negara terhadap telekomunikasi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan internet. Negara yang memiliki penetrasi besar dalam penggunaan internet biasanya memiliki kebiasaan menggunakan telepon seluler yang tinggi.
Bagaimana dengan pengguna telekomunikasi seluler di Indonesia ? Jumlah pengguna telekomunikasi seluler di Indonesia terus mengalami peningkatan pesat. Berdasarkan perkiraaan, saat ini terdapat sekitar 116 juta pengguna telepon seluler di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan jumlah pengguna telepon seluler terbanyak (www.detik.com).
China menempati peringkat pertama dalam jumlah pengguna telepon seluler dengan jumlah pengguna sebanyak 585 juta jiwa. India menempati peringkat kedua dengan jumlah sekitar 291 juta jiwa, diikuti oleh Amerika Serikat dengan jumlah sekitar 259 juta jiwa. Selanjutnya Rusia sebanyak 172 juta jiwa, Brazil sebanyak 134 juta jiwa dan Indonesia. Jepang dan Jerman masing-masing memiliki jumlah pengguna sebanyak 103 juta jiwa, Italia sekitar 90 juta jiwa dan Pakistan sekitar 86 juta jiwa.
Tidak ada data pasti yang mampu menunjukkan berapa sebenarnya jumlah pengguna telepon selular di Indonesia. Terdapat dua kategori pengguna telepon selular, yaitu CDMA dan GSM. Selain kategori tersebut, masih terdapat pengguna pra bayar (pre-paid) dan pasca bayar (post paid). Berdasarkan regulasi pemerintah, pengguna kartu pra bayar diwajibkan melakukan registrasi kartu. Namun tidak dilakukan pengecekan ulang (cross check) dari operator seluler terhadap pengguna, apakah data yang diberikan tersebut benar. Inilah yang menyebabkan data kartu pra bayar lebih sulit dideteksi daripada kartu pasca bayar.

Akar Krisis Finansial Global Ketamakan dan Tak Ada Etika Bisnis

Ini posting tulisan saya dari opini Republika,

http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/24/news_id/7255

Sampul Newsweek terbaru sangat menarik. Judul utama yang ditampilkan adalah ”The Future of Capitalism” dengan menampilkan uang dolar AS yang terbakar. Tampaknya Newsweek ingin menunjukkan bahwa kedigdayaan ekonomi AS sudah menurun.

Dunia sedang bergejolak. Penyebabnya tidak lain adalah krisis finansial AS yang berawal dari subprime mortgage. AS sebagai negara adidaya ekonomi masih memiliki pengaruh besar pada tingkat global. Jika ekonomi AS sedang sakit flu, negara lain akan tertular virus flu.Bagaimana dengan Indonesia? Pada Selasa (8/10) Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menutup sementara perdagangan saham. IHSG ditutup pada level 1.451,669 poin atau melemah 10 persen.

BEI menutup sementara perdagangan pada pukul 11.06 WIB. Tindakan ini didorong oleh perilaku investor yang sudah tidak rasional. Nilai rupiah selama beberapa hari terakhir melemah terhadap dolar AS. Nilai mata uang rupiah sempat menyentuh Rp 9.700 per dolar AS. Saat ini rupiah berada pada posisi Rp 9.500-an per dolar AS.

Gonjang-ganjing menyebabkan Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 9,50. Pemerintah juga ikut-ikutan panik. Tim ekonomi pemerintah telah mengadakan pertemuan membahas antisipasi menghadapi krisis global. Mereka mengeluarkan kebijakan dan imbauan untuk meredam kepanikan dunia bisnis.

Tak ada yang salah dengan tindakan pemerintah. Demikian pula tidak ada yang salah dengan tindakan Pemerintah AS memberikan bailout 700 miliar dolar AS. Pemerintah AS akhirnya memang kalap dan memilih melakukan campur tangan. Padahal, selama ini AS dikenal sebagai negara yang memegang konsep neoliberal yang percaya pada mekanisme invisible hand.

Ibarat menelan ludah sendiri, AS harus memilih, yaitu membiarkan mekanisme pasar bebas bekerja atau campur tangan terhadap sistem perekonomian. Akhirnya Presiden Bush mengambil pilihan kedua. ”Kita harus bertindak,” begitulah ucapan George Bush. Dengan persetujuan Kongres, Pemerintah AS intervensi untuk menyelamatkan korporasi.

Ketamakan dan tanpa aturan
Sebenarnya, apakah penyebab krisis finansial di AS? Menurut berbagai analisis, krisis subprime mortgage terjadi karena kegagalan debitur membayar utang. Eksekutif korporasi finansial menyalurkan kredit dengan keinginan mendapatkan bonus besar. Tidak peduli si debitur layak mendapatkan kredit atau tidak.

Dengan iming-iming bonus besar, mereka bertindak serakah. Demi mendapatkan keuntungan besar, mereka melakukan aktivitas yang tidak wajar dan tidak beretika. Menghalalkan segala cara dan tidak peduli aturan bahkan etika bisnis. Begitulah prinsip yang mereka pegang.

Beginilah yang terjadi dalam era pasar bebas. Pemain yang menguasai pasar bisa melakukan berbagai tindakan untuk mengendalikan pasar. Kenyataan yang terjadi ketika terjadi globalisasi peran negara makin mengecil. Multinational companies makin mendominasi dunia. Dunia dikendalikan oleh beberapa perusahaan global.Padahal, dunia saat ini sudah lain ketika Adam Smith mengeluarkan buku Wealth of Nation. Ketika itu sistem perekonomian dan perdagangan belum serumit seperti saat ini.

Ketika Adam Smith menulis buku, belum ada perdagangan saham, kredit perbankan, asuransi, dan obligasi. Oleh karena itu, sangat tidak relevan menggunakan konsep yang dibangun pada masa Adam Smith untuk kondisi saat ini.
Ingat bahwa dunia sudah berubah. Perubahan terjadi pada tingkat penguasaan pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya.

Penyebab utama krisis finansial di AS adalah sifat negatif manusia terhadap harta, yaitu tamak, rakus, dan cenderung bebas tanpa aturan. Tujuan utama mendapatkan keuntungan maksimal dengan mengabaikan etika bisnis. Dengan sistem ekonomi serbabebas maka investor hanya akan berlomba mendapatkan keuntungan tanpa ada aturan yang membatasi. Dalam tatanan dunia yang cenderung liberal memang aturan cenderung dihindari, terutama dalam bidang finansial.

Padahal, kekacauan di bidang finansial telah memberikan dampak luar biasa. Krisis finansial tidak hanya terjadi sekarang. Masih ingat dengan krisis ekonomi yang melanda Asia Timur satu dasawarsa lalu? Semua bermula dari jatuhnya nilai mata uang rupiah. Krisis finansial akhirnya membesar menjadi krisis ekonomi.Mengapa semua kekacauan ini dapat terjadi? Sekali lagi, kunci utama adalah sifat tamak, rakus, dan cenderung bebas tanpa aturan. Inilah sistem ekonomi yang saat ini terbangun di dunia.

Saya teringat dengan buku ”On Moral Business : Classical and Contemporary Resources for Ethics in Economic Life”. Dalam buku itu kita bisa menemukan bahwa sebenarnya terdapat nilai-nilai moral yang mengatur dunia bisnis.Sebagai contoh adalah ekonomi berdasarkan syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung tanpa batas. Dalam konsep Islam terdapat peraturan yang mengatur hubungan vertikal dan horizontal.

Para pemain bisnis dibatasi oleh peraturan-peraturan khusus. Misalnya, pemain bisnis tidak boleh menginvestasikan dalam usaha yang dilarang Islam, seperti usaha judi dan rokok.Sejatinya, konsep bisnis dengan beretika adalah sebuah solusi jangka panjang. Apakah bisa membayangkan kita bisa hidup dalam seratus tahun ke depan dengan sistem ekonomi seperti sekarang?

Tidak terbayangkan akan terjadi berapa kali resesi global. Ketidakadilan distribusi pendapatan pasti masih akan terjadi. Hal ini tidaklah bersifat khayal jika memang sifat tamak dan rakus terus dipelihara dalam dunia yang minim dengan aturan main. Sifat tamak dan rakus harus diakhiri. Dunia akan menjadi lebih hancur tanpa etika bisnis dan moral ekonomi. Sistem ekonomi global harus diatur ulang dengan moral. Apakah kita masih ingin berada dalam tatanan global seperti saat ini? Sebuah tatanan global yang telah memberikan bukti kehancuran.

Gejala Krisis Tahap Ke-2

Kira-kira setahun yang lalu, saya ingat bahwa pernah mempresentasikan makalah dengan tema uang panas atau hot money. Tepatnya adalah bulan Juni 2007. Hot money adalah istilah untuk pergerakan uang pada instrument investasi jangka pendek. Berbeda dengan investasi sektor riil, investasi hot money bersifat short term. Contoh investasi short term adalah dalam bentuk saham, obligasi, sertifikat bank indonesia dan surat utang negara. Sedangkan contoh investasi riil adalah membangun jalan raya, membangun pabrik, investasi.

Makalah yang disajikan memberikan pendekatan perbandingan antara kondisi tahun 1997 dengan tahun 2007. Judul makalah yg dipresentasikan adalah ”Gejala Krisis Ekonomi Jilid Kedua : Potensi dan Ancaman (Belajar dari Sepuluh Tahun Krisis Ekonomi)”. Pada umumnya, saya menyajikan makalah dengan data terbaru. Sehubungan dengan tema yang dibahas adalah tentang hot money, maka banyak data ekonomi yang muncul. Tidak ketinggalan pula grafik dengan pembahasan panjang.

Banyak penonton yang saat itu hadir mengira saya adalah mahasiswa fakultas ekonomi. Ternyata salah besar. Saya adalah mahasiswa fakultas teknik. Hahaha…..

Kembali lagi yuk ke soal makalah yg tadi. Selama setengah jam saya memaparkan tentang perbandingan antara kondisi 1997 dengan kondisi 2007. Pertamakali saya paparkan bagaimana kronologis krisis ekonomi tahun 1997, dimulai dari Thailand lalu merembet ke Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia dan Korea Selatan. Krisis ekonomi saat itu dimulai dari larinya modal asing, banyaknya investasi jangka pendek dan sektor finansial yang berkembang cepat.

Sumber pustaka yang digunakan lebih ke arah bagaimana siklus ekonomi terjadi, yaitu ada kemungkinan terjadi booming dan depresi bahkan kontraksi perekonomian. Perbandingan kondisi dapat dilihat dari produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, nilai perdagangan dan cadangan devisa.

Sebenarnya kronologi mudah, aliran modal keluar menyebabkan neraca pembayaran defisit lalu terjadi depresiasi nilai tukar. Selanjutnya, nilai inflasi naik dan pendapatan turun. Kedua hal ini menyebabkan permintaan agregat turun, lalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terhambat tentu menyebabkan kemiskinan dan pengangguran naik.

Berdasarkan data yang dianalisis, saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara yang lambat bangkit dari krisis ekonomi. Bandingkan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Korea Selatan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia memang unik. Tak hanya merembet pada bidang ekonomi, namun juga terjadi bidang dimensi lain. Lazimnya disebut krisis multidimensional, meliputi politik, hukum, budaya dan lain-lain.

Saya menganalisis beberapa gejala menuju krisis jilid ke-2. Begitulah saat itu saya menyebutnya. Gejala yang muncul dan mengarah kepada krisis ekonomi adalah besarnya aliran modal jangka pendek yang masuk ke Indonesia, kelebihan likuiditas, motif spekulasi dan meningkatnya sektor finansial.

Perbandingannya adalah pada tahun 2007 kondisi lebih stabil. Kondisi politik tidak separah tahun 1997. Selain itu, fundamental ekonomi Indonesia masih lebih bagus dibandingkan tahun 1997 dan kelembagaan ekonomi yang lebih bagus.

Benarkan demikian?

Saya memaparkan data perbandingan Indonesia dengan negara tetangga, termasuk ASEAN dan Asia. Data yang dibandingkan antara lain pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto per kapita, keseimbangan neraca perdagangan, keseimbangan neraca berjalan, nilai tukar, cadangan devisa, tingkat kondisi bisnis, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan nilai tambah pada industri, nilai tambah jasa, inflasi, tingkat pengangguran, hutang luar negeri dan investasi luar negeri.

Saran yang diberikan adalah : memperkuat pasar finansial, membuat skema pertahanan bersama, meningkatkan produktifitas ekspor, membangun infrastruktur dengan pesat, memperbaiki iklim investasi, menjaga stabilitas kredit, meningkatkan penyaluran kredit dan meningkatkan daya saing industri.

Dibandingkan dengan makalah peserta lain, milik saya memang rumit.

Alhasil, banyak yang tidak mengerti. Juri sebagai pengasa juag nampaknya tak terlalu tertarik. Terlihat dari wajahnya.

Begitu selesai, beberapa pertanyaan yang muncul “Makalah Anda ini kan cuma sekedar mengutip data dari berbagai sumber? Sama dg pakar-pakar ekonomi lain dan akhirnya tidak ada yang baru”

Dasar! Heran, bisa-bisanya ngomong seperti itu. Memang begitulah kalau mengambil data ekonomi. Data pasti diambil donk, bukan dibuat atau dikarang. Hahaha….

Ada lagi pertanyaan yang cerdas, “Bagaimana prediksi Anda, apakah akan terjadi krisis?” Ini pertanyaan lebih menghargai daripada pertanyaan yang tadi.

Saya menjawab secara singkat, “Jika membandingkan fundamental perekonomian antara saat ini dengan satu dasawarsa lalu, maka kondisi saat ini memang lebih baik. Namun tak menutup kemungkinan terjadi krisis ekonomi jika kita tak bertindak serius menangai pasar finansial yang cenderung kurang diatur dan bagaimana kita memeprbaiki iklim investasi”

Kenyataan yang terjadi? Sudah mulai bisa terlihat. Pemerintah mulai panik. Namun semoga kepanikan tidak meluas menjadi kalap seperti pemerintah AS dan beberapa negara Eropa.

Satu hal menarik dari krisis. Krisis selalu menghasilkan hambatan dan peluang. Tergantung daripada kita melihat.

Jika ingin mengunduh file presentasi, silakan klik di sini

Jika ingin mengunduh makalah bagian awal, silakan klik di sini

Jika ingin mengunduh makalah bagian isi, silakan klik di sini

Mass Collaboration ala Forum Media Massa

Pers seringkali disebut sebagai pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peran pers dan media massa tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam perjalanan bangsa. Apalagi setelah Orde Baru runtuh, media massa mendapatkan kebebasan luar biasa setelah terbelenggu oleh tirani kekuasaan.

Media massa yang meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi dan film memiliki ciri khas unik, yaitu kemampuannya mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat. Menurut Karl Erik Rosengren, media massa memiliki pengaruh kompleks dilihat dari skala pengaruh (individu dan masyarakat) dan kecepatan pengaruh (cepat atau lambat). Secara garis besar, Harold Laswell menggarisbawahi bahwa pesan yang disampaikan media massa terbentuk dalam elemen-elemen komunikasi, meliputi siapa (who), pesan apa (what), saluran yang digunakan (what channel), kepada siapa (to whom) dan dampak (with what effect).

Media massa sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain dalam fungsi transfer budaya (transmision), alat hiburan (enterteinment), fungsi pengawasan (correlation) yang memberikan solusi terhadap sebuah masalah dan fungsi pengawasan yang menyediakan informasi. Hal menarik yang terjadi sejak era reformasi adalah meningkatnya peran pengawasan terutama terhadap pemerintah. Sebuah hal yang tidak mungkin terjadi hingga satu dasawarsa lalu.

Meningkatnya fungsi pengawasan dari media massa akan memberikan dampak positif pada masyarakat kita, yaitu setiap aktivitas akan cenderung dilakukan secara transparan dan hati-hati. Namun dampak negatif yang mungkin terjadi adalah terjadinya benturan. Misalnya, salah satu pihak yang tidak suka dengan pemberitaan akan mengajukan tuntutan terhadap media massa. Kadangkala kita mendengar berita tuntutan terhadap salah satu media massa melalui meja hijau.

Salah satu ciri khas media massa saat ini adalah keterlibatan pembaca dalam pemberitaan. Keterlibatan masyarakat atau partisipasi publik bisa juga menjadi bagian dari citizen journalism. Citizen journalism memungkinkan masyarakat terlibat pada proses pengumpulan, pelaporan, analisis dan penyampaian informasi.

Ciri khas unik yang terjadi pada sebagian besar media massa adalah munculnya forum atau komunitas dari masyarakat. Masyarakat yang terhimpun dalam forum ini dapat memberikan tanggapan berupa masukan, kritik dan komentar terhadap pemberitaan media massa. Alhasil tanggapan yang muncul bisa positif dan negatif atau bisa pro dan kontra.

Dibandingkan dengan konsep citizen journalistic, tangapan pembaca hanyalah salah satu unsur pendukung. Namun tanggapan masyarakat memiliki peran penting dalam menguatkan fungsi media massa sebagai pengawas. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam mengontrol langsung media massa.

Peran forum media massa dengan masyarakat dirasakan makin meningkat. Mengapa? Kemajuan ini tidak lain karena dukungan perkembangan teknologi. Teknologi memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi memungkinkan jangkauan televisi dan radio meluas, tidak hanya di kota besar namun hingga ke pelosok nusantara. Teknologi memungkinkan kita bisa mengakses berita melalui internet,dimanapun berada.

Dengan perkembangan inovasi media massa, maka tidaklah sulit menemukan partisipasi masyarakat dalam media massa. Salah satu contoh adalah Forum Pembaca Kompas. Forum Pembaca Kompas berbentuk mailing list dan termasuk mailing list yang ramai. Pembaca Kompas aktif memberikan tanggapan dengan bebas kepada berbagai berita yang muncul. Tanggapan yang muncul bisa dalam bentuk pro, kontra bahkan hingga kritikan pedas terhadap pemerintah. Sebuah kejadian yang sulit ditemukan pada satu dasawarsa yang lalu.

Tidak hanya Forum Pembaca Kompas. Sejumlah media massa lain juga memberikan tempat bagi masyarakat untuk memberikan opini, baik media cetak maupun media elektronik. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam media massa tidaklah mungkin terjadi tanpa kemajuan teknologi internet. Teknologi internetlah yang memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan dengan lebih bebas.

Seperti yang dikatakan oleh Don Tapscott dan Anthony Williams dalam buku yang berjudul ”Wikinomis : How Mass Collaboration Changes Everything” bahwa ”million of media buffs now use blos, wikis, chat rooms, and personal broadcasting to add their voices to a vociferous stream of dialogue and debate called the blogosphere”. Bayangkan, pembaca pasti akan lebih bebas memberikan opini tanpa harus bertatap muka dan tanpa harus memberikan identitas sesungguhnya. Dengan kemajuan teknologi internet, maka fungsi website lebih mengarah kepada interaksi antara masyarakat dengan media massa.

Lantas apa pengaruhnya bagi dunia marketing? Mass collaboration tidak dapat dihindarkan. Citra sebuah produk bisa terbentuk oleh sintesis opini yang terjadi di dunia maya. Contohnya, jika berbicara tentang isu produk makanan China yang mengandung zat berbahaya. Pada saat bersamaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menyatakan bahwa produk yang berbahaya hanya produk impor bukan produk buatan dalam negeri. Namun beberapa produk buatan dalam negeri yang sejenis dengan produk China ternyata merasakan dampaknya. Opini yang terbentuk dalam benak masyarakat adalah produk dalam negeri sejenis tersebut termasuk produk berbahaya. Pada saat inilah marketer harus bertindak cerdik.

Majalah Time menobatkan ’You’ sebagai Man of the Year tahun 2006. Seperti yang dikutip dari majalah Time, 31 Desember 2006, “The answer is, you do. And for seizing the reins of the global media, for founding and framing the new digital democracy, for working for nothing and beating the pros at their own game, TIME’s Person of the Year for 2006 is you.” Ini membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat tidak dapat dilepaskan begitu saja. Berbeda dengan jaman dulu, dimana media massa bisa membentuk opini publik. Saat ini media massa tidak bisa lagi membentuk opini publik satu arah sekuat dulu karena ada keterlibatan masyarakat yang lebih besar.

Siapakah yang Akan Menjadi Pemimpin Nasional pada Dekade Mendatang?

Beberapa hari lalu, tepatnya Selasa, 5 Agustus 2008, saya menjadi moderator dalam sebuah sesi diskusi. Acara diskusi sendiri diisi oleh Anies Baswedan (Rektor Univ Paramadina) dan Emza Moh Nur (Malaysian, anggota UMNO). Sesi diskusi ini merupakan bagian dari program Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diadakan oleh Program Pembinaan SDM Strategis Nurul Fikri. Sebuah program beasiswa kepemimpinan untuk mahasiswa universitas pilihan.

Satu hal menarik yang dibicarakan dalam sesi diskusi itu adalah tentang kepemimpinan nasional. Dengan mencoba membagi periode perjalanan bangsa berdasarkan rentang waktu, maka perjalanan bangsa dapat dibagi menjadi periode pergerakan pra kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan dan perjuangan mengisi kemerdekaan.

Mari kita berpikir. Ketika jaman mulai perjuangan pergerakan menuju kemerdekaan. Perjuangan yang di ikuti oleh penggerak intelektual, seperti Syarikat Islam, Budi Utomo, dan berbagai organisasi lainnya. Penggagas pergerakan ini banyak didominasi oleh elit-elit yang menikmati pendidikan bermutu. Selanjutnya, para penggagas, pelopor dan penggerak jaman tersebut akhirnya menjadi penerus sebagai pemimpin Indonesia ketika masih bayi. Periode mereka memimpin adalah ketika tahun 1945-1960an.

Periode berikutnya adalah tahun 1960-an hingga 1980an. Sebagian besar pemimpin pada periode ini berasal dari mereka yang berjuang berperang dan berdiplomasi merebut kemerdekaan. Pemuda yang pada saat pergolakan kemerdekaan tidak memiliki andil dalam pergerakan mempertahankan kemerdekaan, jangan harap bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Artinya, dominasi militer kuat dalam periode kepemimpinan Indonesia saat ini.

Periode berikutnya adalah tahun 1990an, dimana banyak pemimpin didomininasi oleh mereka yang ikut berjuang tahun 1960. Mereka adalah aktivis yang ikut menumbangkan kekuasaan orde lama.

Periode berikutnya adalah tahun saat ini, yaitu era reformasi, dimana banyak pemimpin yang didominasi oleh mereka yang mantan aktivis era 1980an dan 1990an.

Jadi, seandainya saya masuk akademi militer ketika lulus SMA, keadaan sudah sangat berubah. Bisa jadi saya baru masuk dalam posisi strategis 20 tahun kedepan, dimana peran militer pada 20 tahun kedepan akan berbeda jauh dengan peran militer era orde baru.

Bagaimana dengan prediksi selanjutnya? Kembali ke awal, seperti apa pemimpin itu? Pemimpin yang dimaksud disini adalah mereka yang berada dalam tataran perumus kebijakan publik. Kedepan, kemungkinan besar adalah para professional dan businessman.

Jaman sekarang, kalau berpikir memang tidak akan berhasil tanpa modal. Masuk ke politik, tentu saja butuh modal besar. Pada saat ini, seorang pengusaha tentu saja lebih mudah untuk mencalonkan diri dalam Pilkada dibandingkan mereka yang berlatar belakang militer.

Sekali lagi, ini bukan masalah pragmatis. Namun terlihat memang tren-nya seperti itu.

Saya jadi ingat ada sebuah pepatah dari Minang. Jika engkau pintar, jadilah pengusaha dan jika engkau setengah pintar, jadilah pegawai. Ada pepatah baru. Jika ingin jadi pemimpin di negeri ini, jadilah pengusaha.

Wassalam

Arip Muttaqien

Biaya kuliah di UI naik lagi

Mau tahu tentang biaya pendidikan di UI?

Ini dia link-nya :

http://www.ui.edu/download/sk/SK432A-2008.pdf

Bener2 mahal habis. Kenaikan pesat sejak pertamakali UI berdiri. Biaya kuliah terdiri dari biaya operasional pendidikan (BOP), dana kesejahteraan fasilitas mahasiswa (DKFM), uang pangkal (UP), dana pelengkap pendidikan (DPP). BOP dan DKFM dibayar tiap semester. UP dan DPP dibayar sekali ketika masuk kuliah di UI.

Berapa besarnya uang kuliah di UI?

DKFM = Rp 100.000,- / semester

DPP = Rp 600.000,-

BOP = Rp 7.500.000,- –>FK, FKG, FKM, FIK, FMIPA, FT, FASILKOM

BOP = Rp 5.000.000,- –>FH, FE, FIB, FPsi, FISIP

UP = Rp 25 juta –>FK, FKG, FT, FASILKOM

UP = Rp 10 jt –> FH, FE, FPsi, FISIP

UP = Rp 5 jt –>FKM, FIK, FMIPA, FIB

Misalnya, masuk fakultas teknik selama 4 tahun (8 smt), maka dia harus membayar UP 1 kali + DPP 1 kali+ DKFM 8 semester + BOP 8 semester = 25 juta + 600 rb + 800 rb + 60 juta = Rp 86,4 juta

Belum lagi biaya hidup…Jika dihitung, lebih dari Rp 100 juta

Gila, makin mahal saja sekolah zaman sekarang….

Kontroversi Ahmadiyah

Baru-baru ini isu Jemaah Ahmadiyah sedang gencar di media massa maupun di lapisan riil masyarakat. Tiap hari, selalu ada berita terkait perkembangan Ahmadiyah.

Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) telah mengeluarkan larangan terhadap aktivitas Ahmadiyah (http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/16/time/142648/idnews/924410/idkanal/10). Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Jemaah Ahmadiyah telah melakukan kegiatan atau penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam yang dianut di Indonesia. Hal ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

LEMBAGA SENSOR Vs. LEMBAGA KLASIFIKASI

Pengantar: Tuntutan Pembubaran Lembaga Sensor Film

Dunia perfilman Indonesia kembali berkutat dengan dinamika sejak bergulirnya tuntutan untuk membubarkan Lembaga Sensor Film (LSF) dan memperbaiki sistem perfilman Indonesia yang dikonsepsikan pada masa Orde Baru. Gelombang tuntutan tersebut diawali dengan pengembalian penghargaan Piala Citra pada bulan Januari 2007 oleh seluruh sineas yang memenangkan penghargaan pada Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2004 – 2006.

Peristiwa tersebut pada mulanya dipicu oleh ketidakpuasan mereka atas keputusan dewan juri yang menganugerahi film Ekskul sebagai Film Terbaik FFI 2006[1]. Namun, ternyata aksi tersebut menjadi momentum untuk membuktikan kepada masayarakat betapa buruknya kompetensi lembaga pengelola sistem perfilman Indonesia ada selama ini. Lewat organisasi Masyarakat Film Indonesia (MFI), yang didirikan pada saat bersamaan, kelompok sineas yang rata-rata berusia muda tersebut menyerukan untuk melakukan perubahan total dalam sistem perfilman Indonesia. Tidak hanya itu, MFI yang menyatakan didukung lebih dari 300 pekerja film aktif juga merilis pernyataan sikap yang salah satunya menuntut dibubarkannya semua lembaga perfilman bentukan pemerintah, termasuk Lembaga Sensor Film[2].